Melengserkan Amien Rais?

Lanskap politik kita belakangan ini dijejali dengan wacana dan gagasan pelengseran M Amien Rais dari kursi Ketua MPR dalam Sidang Tahunan (ST) MPR Agustus mendatang. Gagasan yang terkesan setengah matang ini kabarnya digodok oleh Fraksi Utusan Daerah (FUD) MPR dan menyeruak di tengah situasi politik nasional yang menghangat seiring dengan banyaknya persoalan politik yang mengemuka menjelang ritual ST.

Gagasan pelengseran tokoh yang pernah dijuluki “lokomatif gerakan reformasi” ini menjadi menarik dicermati karena hal-hal berikut. Pertama, kegagalan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bulog II. Kegagalan ini dapat disebut sebagai hilangnya komitmen wakil rakyat dalam memerangi korupsi (salah satu amanat penting reformasi yang tercecer). Dan publik di sini mafhum, Amien Rais paling bersemangat mendukung terbentuknya pansus dan fraksinya (Fraksi Reformasi) berada di belakang usulan ini. Kedua, penolakan Megawati Soekarnoputri terhadap pembentukan pansus  dengan dalih “proses hukum telah berjalan” membuat posisi Megawati dan partainya mendapat serangan tembak dari berbagai sudut. Sikap konservatif dan pragmatis Megawati ini mengguratkan kesan buruk yang sulit dihapus dari memori publik dan meruntuhkan kembali harapan akan masa depan Indonesia yang bersih dari KKN. Dalam jangka panjang, sikap ini membawa implikasi serius bagi masa depan politik Megawati dan PDIP sendiri.

Ketiga, perselingkuhan politik antara PDIP dan Partai Golkar dalam mengaborsi pansus pastilah akan mengubah peta politik di masa yang akan datang, setidaknya dalam Sidang Tahunan Agustus nanti. Melihat komposisi kursi masing-masing fraksi, tampaknya kubu Megawati (PDIP) plus Fraksi Partai Golkar (FPG), dan Fraksi Utusan Daerah (FUD, “baju lain” dari Partai Golkar), membuat posisi mereka aman-kendati dalam jangka pendek-dari gangguan partai-partai kecil macam PAN. Keempat, dilantiknya Cholil Bisri sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan Matori Abdul Djalil. Naiknya Cholil ini bukan gratisan. Ada ongkos yang harus dibayar untuk kursi yang "mentereng" dan jadi rebutan ini. Absennya beberapa anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam penentuan jadi tidaknya Pansus Bulog II hanyalah salah satunya. Memang semuanya tak harus dibayar kontan. Tapi cicilan pertama sudah diberikan PKB.  Cholil sendiri ketika voting digelar memilih keluar ruangan untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan tugas sebagai wakil rakyat. Yakni menelpon teman yang memintanya menikahkan anaknya. Aneh, urusan kenegaraan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dinomorduakan.

Nah berbagai peristiwa di atas tampaknya sulit dipisahkan dari rencana pelengseran Amien Rais sebagai Ketua MPR-apa pun dalih yang diusung di balik pelengseran ini. Sebab apa yang terjadi sekarang sejatinya adalah pertarungan antara pihak yang menghendaki arah reformasi berjalan di atas jalan yang benar (on the right track) dengan mereka yang menghendaki reformasi mati di tengah jalan. Dalam berbagai hal, sikap Amien tampaknya kerap bersesuaian dengan logika dan tuntutan reformasi. Misalnya dalam hal amandemen UUD 1945, posisi militer, kedudukan IMF, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, melengserkan Amien dari kursi pimpinan MPR merupakan salah satu jalan-barangkali satu-satunya-untuk mengebiri dan memangkas peran Amien dalam melaksanakan agenda reformasi dan menghambat laju para pendukung status quo.

Memang tanpa perlu memangkas kursi Amien, sebenarnya peran dan pengaruhnya dalam menggalang suara di parlemen tak signifikan. Ini karena jumlah suara PAN amat sedikit dan dalam hitung-hitungan di atas kertas mustahil bisa mengalahkan partai-partai “besar”--PDIP, Partai Golkar, PPP, atau Fraksi TNI/Polri. Tapi Amien memiliki keahlian untuk mengutak-atik peta politik hingga membuat banyak orang-khususnya para elit politik-terhenyak kaget. Keahlian inilah yang membuat para  politisi pro-status quo merasa tak at home dengan kehadirannya. Dalam kalkulasi dan logika politik mereka, posisi dan keterampilan yang dimiliki Amien saat ini bisa menjadi bumerang buat mereka. Dalam hal mempertahankan kekuasaan, politisi kita memang masih menyimpan sisa-sisa kecerdasan dan kemampuan untuk mengingat kiprah Amien di masa lalu. Naik dan turunnya Abdurrahman Wahid dari kursi presiden,  serta gagal dan berhasilnya Megawati menjadi presiden tak lepas dari sentuhan tangan dingin Amien.  Dan itulah yang merisaukan dan mengganggu tidur mereka.

Oleh karena itu, segenap upaya untuk menyingkirkan “duri” dalam tubuh  DPR/MPR tersebut harus dilakukan. Lalu disodorkanlah cara kocok-ulang komposisi pimpinan MPR sesuai hasil pemilu seperti yang diniatkan oleh FUD dan politisi lain kemarin.  Persoalannya, apakah relevan menggusur Amien dari kursi MPR dan seberapa mungkin niat itu diwujudkan? Dan adakah pengaruhnya bagi jalannya reformasi dan demokratisasi di masa depan?

Absurd

Sejak reformasi mulai dicanangkan empat tahun lebih silam, kita kerap disuguhi berbagai tontonan politik yang tidak lucu, absurd, dan menghina akal sehat. Misalnya bagaimana mungkin sebuah partai yang mendapat suara paling banyak dalam pemilu yang dianggap paling demokratis justru kerap bersikap konservatif dan cenderung mengangkangi amanat penderitaan rakyat: mendukung gubernur bermasalah, percaya terhadap proses hukum yang penuh rekayasa, bersikap ambigu dalam amandemen UUD 1945 dan pemilihan presiden langsung, dan “menggandeng” Partai Golkar dalam dosis yang bisa memabukkan. Gagasan pelengseran Amien sejatinya merupakan satu paket suguhan politik yang tak kalah menggelikan dan ganjil.

Dalam dunia politik memang tak ada yang tak mungkin, apalagi politik ala Indonesia di era yang masih dipercaya sebagai era reformasi sekarang ini. Dalil there is no certaint in politics dan tak ada kawan yang abadi, yang ada cuma kepentingan, barangkali rumus yang harus diingat kembali untuk membaca peta politik kita yang tengah berlangsung. Pelengseran Amien akan menjadi kian dimungkinkan jika para politisi kita memang sudah tidak memberi tempat lagi bagi akal sehat dalam menyikapi persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Aroma balas dendam, perebutan kursi kekuasaan, dan akhirnya pelanggengan status quo memang sulit dipisahkan dari gagasan ini. Mengapa bukan Akbar Tandjung yang dilengserkan saja, misalnya. Jika mereka memang masih punya rasa malu, tentu melengserkan Akbar--yang belepotan karena kasus Bulog II--jauh lebih sehat dan rasional baik secara politik maupun moral.

Oleh karena itu, jika niat mereka benar-benar terwujud, maka ini merupakan ironi reformasi yang paling ganjil: seorang yang turut melengserkan Soeharto dan melapangkan jalan bagi para politisi untuk duduk di kursi parlemen (yang kini menggoyangnya), dipaksa turun karena alasan naif: kursi dan bukan karena Amien melakukan pelanggaran berat. Dan jauh lebih penting  dari semua itu, (rencana) pelengseran ini juga menafikan tugas besar para wakil rakyat dalam menjalankan tugas-tugas mereka; menyelesaikan agenda reformasi yang berantakan. Tapi alasan ini menjadi tak relevan jika mereka memang tak menghendaki reformasi  berjalan secara lancar dan tak berputar-putar seperti gangsingan.

Kendati demikian, para penggoyang Amien harus waspada, bahwa di tengah delegitimasi dan degradasi kinerja dan performance para wakil rakyat di mata publik dan di tengah patah arang jutaan konstituen akibat ulah mereka selama ini, menurunkan Amien hanya akan mengukuhkan kembali-untuk kesekian kali-keyakinan publik, bahwa wakil rakyat sekarang ini memang hanya mewakili dirinya sendiri dan memiliki syahwat kekuasaan yang begitu hebat. Dan itu cukup menjadi bukti bahwa mereka memang layak terlempar dari Senayan (tak dipilih lagi). Soalnya buat apa memilih wakil rakyat yang ternyata hanya mewakili dirinya sendiri dan punya hobi mengumbar nafsu kuasanya?

Asmar Oemar Saleh, Mantan Deputi Ham, Kemeneg Ham RI

 

Add comment


Security code
Refresh