Platform Partai, Nyawa Partai

Suatu kebanggaan bagi saya, dan mungkin banyak orang, bisa bergabung dalam Partai Demokrat. Inilah partai pemenang pemilihan umum 2009, yang tak hanya merupakan partai terbesar di parlemen tapi juga ikut mendukung terpilihnya kembali Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua, dengan suara telak.

Kebanggan itu menerbitkan harapan dan tanggungjawab sekaligus. Harapan bahwa Partai Demokrat akan semakin kuat, dengan jumlah pemilih lebih banyak, di masa depan. Dan tanggungjawab untuk menjadikan partai ini, tak hanya besar, tapi juga berkualitas. Kebesaran menuntut tanggungjawab. No blesse oblige. Kita ingin partai ini bisa menjadi lokomotif perbaikan kualitas demokrasi serta perbaikan substansial kesejahteraan rakyat Indonesia dalam maknanya yang luas.

Kita tentu ingin itu bukan harapan kosong atau wishful thinking. Harapan yang bermakna menuntut tanggungjawab dan kerja keras, yang berlawanan dengan sikap berpuas diri. Kita sadar, seringkali lebih sulit mempertahankan kesuksesan ketimbang mencapainya.

Ada setidaknya dua analisis yang bisa membantu kita melihat masa depan Partai Demokrat. Analisis pertama mewakili optimisme: partai ini akan membesar dengan sendirinya mengandalkan pada “efek gerbong” (bandwagon effect); bahwa gerbong besar akan menyeret lebih banyak orang. Analisis kedua mewakili pesimisme: partai ini akan mengecil, meredup perannya jika tidak punah.

Meski kita berharap analisis pertama benar, analisis kedua tak bisa kita remehkan sama sekali. Dalam beberapa kali pemilihan umum belakangan ini kita melihat partai-partai besar tumbang dengan suara menyusut; sebutlah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya misalnya. Partai Demokrat tidak kebal terhadap ancaman seperti itu.

Di masa depan, ada kepentingan Partai Demokrat menambah suara. Pengalaman sekarang ini menunjukkan, meski merupakan partai terbesar yang menguasai kursi terbanyak (26%) di parlemen, Partai Demokrat  tidak berkuasa mutlak. Kondisi itu menuntut Partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono membentuk koalisi dalam penyusunan kabinet yang membawa komplikasi tersendiri. Watak Partai Demokrat, baik di parlemen maupun di kabinet, seperti kehilangan jati-diri, suatu hal yang mengancam eksistensinya di masa depan. Menambah suara adalah tantangan besar sama besar tantangannya dengan mempertahankan suara yang ada.

Sigit Pamungkas, pengamat politik Universitas Gadjah Mada, mengingatkan bahwa meski memenangkan pemilihan umum 2009,  dan meningkat suaranya sangat fantastis, yakni 300% dalam lima tahun terakhir, Partai Demokrat “dapat lenyap secara mengejutkan seperti kehadirannya yang mengejutkan.” (Harian Kedaulatan Rakyat, 15 April 2009).

Pemilih Partai Demokrat, menurut Sigit, bukanlah pendukung yang militan karena ikatan-ikatan yang bersifat ideologis. Mereka adalah pemilih rasional-pragmatis, yang mudah berpindah ke lain hati jika argumentasi yang bersifat rasional lenyap.

“Keberadaan pemilih ini sangat tergantung pada kepribadian tokoh yang menjadi simbol partai, kinerja pemerintahan, dan situasi internal partai lain,” tulis Sigit. “Semua kelompok pemilih itu memberikan dukungan kepada Partai Demokrat dengan syarat-syarat tertentu. Mereka ini adalah pemilih yang relatif kritis. Pemilih ini melabuhkan suaranya untuk sementara waktu.”

Tantangan bagi Partai Demokrat tak hanya mempertahankan pemilih lama dan memikat pendukung baru dalam persaingan ketat dengan partai-partai lain. Tantangan yang lebih besar mungkin justru muncul dari kecenderungan sikap anti-partai politik yang makin mengemuka belakangan ini.

Beberapa survai belakangan ini menunjukkan merosotnya pamor partai politik secara keseluruhan. Survei LP3ES pada 2004 menunjukkan mayoritas absolut (64%) responden yang diteliti menyatakan tidak yakin partai politik menyuarakan kepentingannya. Jajak pendapat yang dilakukan Harian Kompas pada 2007 mengkonfirmasi kecenderungan itu: responden di 10 kota besar Indonesia rata-rata menempatkan partai politik di urutan terbawah sebagai agen penyampai aspirasi kepentingan rakyat.

Sebagian besar responden Kompas (lebih dari 65%) menyatakan tidak puas tentang bagaimana partai merekrut dan mengendalikan anggotanya; memperkenalkan programnya kepada masyarakat; menangkap aspirasi masyarakat; menempatkan wakilnya di parlemen; dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Survai itu menunjukkan bahwa semua partai politik menghadapi persoalan serius dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Turunnya pamor partai politik ditunjukkan pula oleh makin kecilnya prosentase pemilih. Jika pada pemilu legislatif 1999 jumlah pemilih mencapai 92%, tapi turun pada 2004 menjadi 84%. Jika kecenderungan ini berlanjut, di masa depan partai-partai bersaing untuk jumlah suara yang makin sedikit.

Dalam kondisi seperti itu, mengalahkan pesaing (partai lain) saja tidak cukup. Apa gunanya menjadi pemenang jika, sebagai instrumen politik, partai kita justru mengalami penolakan dan sumber pelecehan di hadapan publik? Bahkan jika menang dan memerintah, Partai Demokrat bisa terjebak dalam iklim yang tidak sehat bagi negeri ini secara keseluruhan: kualitas demokrasi yang merosot ketika loyalitas kepada partai sangat rendah dan praktek money-politics mengemuka. Ini bisa memicu krisis pemerintahan dan bahkan krisis nasional dalam manifestasinya yang buruk.

Kita harus sadar bahwa sejarah eksistensi partai politik tidak semata-mata untuk kekuasaan melainkan juga untuk kesejahteraan rakyat. Bung Hatta mengingatkan kita dalam tulisan “Demokrasi Kita” (1960) yang menggarisbawahi krisis demokrasi parlementer sehingga munculnya kediktatoran Bung Karno dengan memberangus semua partai politik. Hatta tak hanya menyalahkan Bung Karno, tapi juga menyesalkan perilaku partai politik dan para elitnya yang tidak memiliki sikap kenegarawanan dan sikap bertanggungjawab.

Harus ada sesuatu yang dilakukan. Pengelolaan partai ini memerlukan kerja ekstra keras, tak hanya mengandalkan pada pengelolaan “business as usual”. Partai Demokrat harus bisa mengubah pendukungnya dari sekadar pendukung di pinggiran menjadi konstituen. Dia perlu menjadi partai yang mengakar, memiliki konstituen militan yang memberikan kestabilan dukungan kepada partai.

Keseimbangan antara mencari kekeuasaan dan mensejahterakan masyarakat bisa dicapai jika Partai Demokrat memiliki garis ideologi yang jelas; memiliki pembeda signifikan dari partai lain. Banyak pengamat politik mengatakan, Indonesia sekarang memiliki banyak partai tapi tak satupun memiliki ideologi. Pemilih tak bisa membedakan apa yang benar-benar diperjuangkan satu partai dari partai lainnya. Partai tak memiliki jati diri.

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan Partai Demokrat adalah merumuskan ideologi atau platform partai secara lebih jelas dan spesifik. Ideologi “nasionalis-relijius” yang sekarang ini ada bersifat terlalu abstrak dan tidak bisa operasional menjadi panduan dalam membuat pilihan-pilihan kebijakan politik. Kita sering melihat tidak adanya koherensi pilihan kebijakan di kalangan politisi Partai Demokrat. Mereka seringkali justru nampak terombang-ambing dalam kepentingan rekan koalisisinya. Partai Demokrat seringkali menari dengan tetabuhan partai lain atau kelompok penekan lain, tidak memiliki orkestra sendiri.

Kita mungkin agak alergi membicarakan ideologi. Orang bilang, ideologi sudah mati. Tapi, jika kita melihat negeri-negeri demokrasi lain, termasuk di Eropa dan Amerika, ideologi masih jauh dari berakhir. Di Amerika Serikat, misalnya, kita bisa melihat pilihan-pilihan kebijakan domestik yang berbeda antara Partai Republik dan Partai Demokrat meski dalam kebijakan luar negeri mereka nyaris sama. Kita juga bisa melihat pemihakan yang berbeda antara Partai Buruh dan Partai Konservatif di Inggris.
Ideologi belum mati. Negeri kita pun memiliki ideologi. Berkaitan dengan slogan partai nasionalis, ideologi Partai Demokrat tidak harus dirumuskan baru sama sekali melainkan bisa diturunkan dari ideologi nasional kita. Ideologi itu kemudian dirumuskan dalam platform yang lebih kongkrit, atau semacam action plan, yang selaras dengan aspek-aspek terpenting dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945.

Garis ideologi dan platform yang jelas, yang bisa dimanifestasikan secara kongkrit hingga tingkat cabang dan ranting, akan membantu Partai Demokrat terlembagakan secara mengakar dalam masyarakat, stabil dalam persaingan di musim pemilu dan stabilitas internal organisasi dapat lebih terjaga.

Jadi, salah satu langkah yang mungkin dilakukan sekarang adalah menyusun platform baru Partai Demokrat, yang memungkinkan partai ini lebih mengakar, insyaAllah menarik lebih banyak dukungan, dan yang paling penting, memberikan manfaat lebih baik bagi kualitas demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Asmar Oemar Saleh Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat,

 

Add comment


Security code
Refresh